Soal Jemaat Ahmadiyah di Indonesia ini memang kompleks. Sebab, Indonesia bukanlahnegara Islam. Kalau Indonesia adalah negara yang dibangun berdasarkan Syariat Islam, persoalan Ahmadiyah akan selesai dengan pelarangan Ahmadiyah sebagaimana yang terjadi di Arab Saudi dan Pakistan. Argumentasi para penentang Ahmadiyah pasti akan dikabulkan.

Demikian pun, seandainya Indonesia adalah negara sekuler yang memisahkan secara tegas antara agama dan keyakinan, maka persoalan Ahmadiyah tidak akan muncul karena negara tidak campur tangan pada urusan keyakinan warga negaranya.

Repotnya Indonesia bukan negara Islam, tetapi bukan juga negara sekuler. Lalu, negara apa ya..? Jangan-jangan negara bukan-bukan, he…he.. (*joking*)

Karena Indonesia bukan negara Islam, permintaan MUI dan FUI agar negara melarang dan membubarkan Ahmadiyah menjadi tidak mudah. Atas dasar apa pelarangan itu? Apakah fatwa MUI bisa menjadi dasar bagi negara untuk bertindak? Jika iya, atas dasar hukum apakah sehingga fatwa MUI bisa menjadi dasar pengambilan keputusan negara?

Ada komplikasi dan konsekuensi besar jika fatwa MUI dianggap sebagai salah satu sumber pengambilan keputusan NKRI. Kalau MUI memfatwakan bahwa bunga bank konvensional adalah haram, apakah negara harus bertindak berdasarkan itu untuk mengatur sistem perbankan nasional? Apakah jika ada sebuah acara/kegiatan/organisasi yang difatwakan sesat oleh MUI, lalu negara harus bertindak?

Argumentasi kedua dari dorongan pelarangan Ahmadiyah adalah kepentingan warga negara (umat Islam) yang merasa dicederai. Bagaimana membuktikan pencederaan itu? Apakah mekanisme politik/pembentukan opini/tekanan massa dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan negara? Apakah keberatan warga negara lain dapat menjadi alasan untukpembatasan hak warga negara lain (yang prosesnya dilakukan tanpa melalui mekanisme hukum)?

Argumentasi kelompok sesat dan penghinaan terhadap Islam juga tidak bisa begitu saja diaplikasikan dalam ketetapan negara. Yang utama bukan hanya karena masalah pembuktian argumentasi itu yang harus dilakukan melalui mekanisme hukum (bukan mekanisme politik).

Tetapi, pertanyaannya juga adalah apakah negara mengurusi sesat-atau tidak sesatnya sebuah kelompok yang dianut warga negaranya? Ataukah, negara hanya mengurusi jika ada pelanggaran hukum/perilaku kriminal, dilakukan oleh siapapun tanpa melihat agama/keyakinannya?

Argumen lain yang sering diajukan adalah meresahkan umum. Pertanyaannya: apakah Ahmadiyah melakukan provokasi dan tindakan-tindakan meresahkan dalam dakwahnya?

Argumen lain yang sering diajukan adalah rujukan pada penyikapan yang diambil oleh Arab Saudi/Pakistan dan juga fatwa dari lembaga Islam seperti Rabithah A’lam Islami. Lembaga-lembaga agama seperti Dewan Dakwah (DDII) boleh saja mewajibkan anggotanya untuk tunduk pada fatwa dan keputusan itu. Tetapi, apakah hukum NKRI yang tidak berdasarkan syariat Islam harus tunduk pada fatwa Rabithah dan mengikuti sikap Arab Saudi?

Satu lagi yang membuat urusan Ahmadiyah ini semakin kompleks adalah sudut pandang yang berbeda. Para penentang Ahmadiyah mewanti-wanti dengan keras bahwa Ahmadiyah ini adalah urusan internal umat Islam. Kalau memang ini adalah urusan internal umat Islam, maka fatwa MUI dan putusan internal umat Islam semestinya sudah mencukupi. Tetapi karena yang diminta adalah keterlibatan negara untuk ikut campur, di sinilah titik kepelikan masalahnya. Sebab, negara adalah milik semua kelompok. Dalam konteks pro-kontra Ahmadiyah, inti keberatan dari pihak yang berseberangan dengan kelompok anti-Ahmadiyah adalah mengenai peran negara. Ini bukan mengenai mendukung atau anti Ahmadiyah, tetapi bagaimana peran negara kepada para warganegaranya.

**

Dalam pengamatanku, pro-kontra mengenai pelarangan Ahmadiyah bukan mengenai membela Islam dan membenci Islam. Bukan seperti itu. Tetapi, sekali lagi inti masalahnya adalah diskursus mengenai peran negara dalam soal keyakinan warganegaranya. Isunya adalah bagaimana sebuah perbedaan keyakinan yang sangat tajam disikapi dalam konteks institusi negara.

Ini adalah ujian yang sangat berat dalam kehidupan beragama dan bernegara di NKRI. Betapapun rumitnya masalah ini, semoga kedewasaan dan kontrol diri lebih mengemuka. Semoga tidak ada kekerasan dan darah yang tertumpah lagi karena urusan ini.

Penyerbuan FPI ke massa AKKBB terus memicu ekses. Setelah pelepasan papan FPI di Cirebon, menyusul aksi pelepasan papan FPI di Yogyakarta yang memicu konflik.

Ini bukan sinyal yang bagus untuk Indonesia.

Substansi problem dari penyerbuan FPI kepada massa AKKBB di Monas adalah penggunaan kekerasan dalam dialektika kemasyarakatan. Yang harus ditentang adalah penggunaan kekerasan untuk memaksakan sebuah kehendak/keyakinan/opini di masyarakat. Tak peduli dilakukan oleh FPI, Lasyar bla bla, atau siapapun; kekerasan itu harus ditentang.

Dalam kehidupan di masyarakat di manapun, perbedaan adalah realitas manusiawi yang ada. Perbedaan itu bisa dalam rentang sempit, tetapi bisa juga dalam rentang yang sangat lebar dan dianggap fundamental.

Isunya adalah: bagaimana masyarakat menyikapi perbedaan itu?

Dalam paradigma masyarakat modern, penggunaan kekerasan adalah sebuah hal yang ditabukan. Anti-kekerasan adalah paradigma dasar ajaran Tuhan dan juga kehidupan bermasyarakat modern yang beradab. Jika ada perselisihan, penyelesaian melalui hukum adalah jalan yang ditempuh.

Diperlukan kesabaran dan ketrampilan baru bagi masyarakat untuk menuju kehidupan sosial modern yang mengedepankan hukum. Sering, godaannya adalah ketidaksabaran untuk memastikan bahwa keyakinan/pendapat kitalah yang menang.

Apapun perbedaan yang ada, kita membutuhkan pemimpin dan masyarakat yang anti-kekerasan. Kita tak membutuhkan retorika dari pemimpin yang mengancamkan kekerasan dan anarkisme masyarakat, apalagi pemimpin yang terlibat melakukan kekerasan secara nyata.

Kita menentang siapapun yang melakukan kekerasan!

Berikut ini daftar korban (yang sempat teridentifikasi) oleh AKKBB dalam aksi serangan FPI terhadap AKKBB di Monas (1/6).

Korban (yang sempat teridentifikasi)
1. Imdadun Rahmat : Memar di sekujur badan, kepala bocor
2. M. Guntur Romli : Memar di sekujur badan, hidung patah
3. KH Maman Imanulhaq : Memar di sekujur badan, sobek di dagu
4. Ahmad Suaedy : Memar di punggung, sobek di dagu
5. Dr. Syafii Anwar : Kepala berdarah
6. Hamid Taher : Gegar otak ringan dan tangan kiri patah
7. Niratun (sempat dibawah ke RS. Tarakan), luka dikepala dengan 4 jahitan dan muntah-muntah, badan memar akibat pukulan.

8. Joanes : Sobek di kepala, 7 jahitan
9. Bernard : Sobek di kepala, 7 jahitan
10. Omink : Gegar otak
11. Doni : Memar di perut dan kaki
12. Sopir soundsystem : Memar dan luka di beberapa bagian badan
13. Yogi : Memar tangan dan punggung
14. Heru : Memar punggung
15. Siti Maryam : Luka pukul di pelipis kanan & lutut
16. Ela : Luka pinggang dan lutut, terjatuh
17. Ataurrahman : Kening berdarah
18. Sarip : Luka memar di punggung
19. Yaya : Memar di leher belakang
20. Dani H : Memar di punggung
21. Nurbarjah : Kepala berdarah karena pukulan
22. Yanto : hidung berdarah karena pukulan
23. Jaka : Tangan berdarah karena pukulan
24. Lukman : Memar di kaki dan punggung
25. Suleman : Luka di kepala
26. Said : Memar di badan
27. Kusworo : Memar di badan
28. Sair : luka sobek di jari
29. Firdaus (memar di tangan dan kepala)
30. Edi (memar di kepala)
31. Arif – Bogor (luka jahit di dahi)
32. Sunandar : Memar di badan dan mata kemasukan pasir
33. Soleh, luka memar (benjol) di kepala
34. Mahdi, luka memar (benjol) di kepala
35. Fathir luka memar disekujur punggung.
36. Abdul Chair, bibir pecah.
37. Mulyadi, memar (bengkak) ditangan kanan.
38. Darmawan luka memar.
39. Uman, luka memar disekujur tubuh dan tangan.
40. Agil, luka memar dikepala.
41. Mubarik Ahmad, luka memar di punggung.
42. Khalil A. Nawir, luka memar ditangan.
43. Mobil soundsystem : rusak
44. Soundsystem : rusak, terbakar
45. Backdrop 9 x 7 : terbakar
46. Gitar : rusak

Ada kronologi penyerbuan FPI di Monas versi FPI ada kronologi penyerbuan versi AKKBB. Karena kronologi versi FPI sudah dimuat di DetikCom, berikut ini kronologi versi AKKBB yang aku dapat.

Silakan masyarakat menilai sendiri.

Kronologi Tragedi Pancasila Berdarah
Aksi 63 tahun Pancasila; “Satu Indonesia untuk Semua”
Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB)
Pelataran Monas, 1 Juni 2008

12.45
Massa AKKBB mulai berdatangan ke belakang Stasiun Gambir, bercampur dengan massa gerak jalan sehat PDIP. Ada 3-4 polisi yang mengatur lalu lintas dan mengatur massa PDIP yang menuju pulang

12.55
Massa AKKBB yang lain berdatangan ke dalam Pelataran Monas, berkumpul di satu titik untuk konsolidasi.

13.10
Massa AKKBB yang berada di belakang Stasiun Gambir berjalan menuju ke dalam Monas untuk merapatkan barisan dengan massa yang lain, untuk memberi kesempatan kepada massa PDIP membubarkan diri dari tempat parkir di belakang Stasiun. Ada seorang polisi berpakaian preman yang berkumpul di lokasi ini, dan 2 polisi berseragam agak jauh dari lokasi.

13.20
500-an massa FPI-HTI berjalan dari arah utara selayaknya orang baris berbaris.

13.25
Massa FPI-HTI sampai di depan massa AKKBB yang sedang mengatur barisan, dan tanpa basa basi langsung memukuli massa AKKBB yang sebagian duduk-duduk di aspal, tanpa perlawanan. Mereka memukuli membabi buta sambil berteriak: “Kamu Ahmadiyah ya”. “Allahu Akbar”. Tidak ada seorang aparat pun yang menolong. FPI-HTI sudah menyiapkan laskarnya dalam 4 lapis dan lapis terakhir laskar memakai baju hitam hitam, tutup muka dan senjata tajam seperti pedang, sejenis samurai, kayu seperti tombak. Juga pasir pedas yang dilemparkan ke mata.

13.30
Lapisan pertama membubarkan diri namun datang lapisan kedua sambil berteriak Allah Akbar dan minta lapisan pertama kembali menyerang, sehingga bertambah rombongan FPI-HTI yang menyerang teman teman AKKBB. Seorang polisi dengan mobil patroli datang menghampiri namun mobil nya ditendang beberapa orang FPI-HTI sehingga polisi itupun lari. Beberapa anggota AKKBB mencoba minta polisi berbuat sesuatu tapi polisi itu malah pergi. Mereka sempat dihampiri seorang anggota FPI-HTI dengan mengatakan,”Pergi lu, gue tahu lu Ahmadyah, pergi lu, mau mampus lu”.

13.35
Massa AKKBB sudah lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Serombongan polisi bermotor datang ke lokasi, melokalisir massa FPI-HTI. Massa FPI-HTI menghancurkan mobil dan soundsystem di dalamnya, kemudian membakarnya, di depan para polisi yang mengelilingi mereka.

14.00
Tim AKKBB menyisir seluruh lokasi, dan ada beberapa massa AKKBB yang masih tersisa di dalam dan tak berani keluar. Mereka memilih berdampur dengan pengunjung umum Monas, menunggu massa FPI-HTI bubar.

14.15
Massa FPI-HTI berjalan ke arah istana, bergabung dengan aksi HTI yang lain di depan istana.

14.28
AKKBB membuat konferensi pers dadakan di pelataran Galeri Nasional. Polisi mengingatkan massa AKKBB untuk tidak berlama-lama di Galeri Nasional, karena ada kemungkinan massa FPI-HTI masih akan mengejar.

15.00
Massa AKKBB bubar dari Pelataran Galeri Nasional

16.00
8 Sepeda motor berbendera FPI berhenti di depan Galeri Nasional dan melakukan pengamatan. Hanya tersisa beberapa orang di Pelataran Galeri Nasional.

]]> http://www.detaknurani.com/2008/06/03/kronologi-penyerbuan-fpi-ke-akkbb-versi-akkbb/feed/ 7 http://www.detaknurani.com/2008/06/03/jangan-lagi-ada-kekerasan/ http://www.detaknurani.com/2008/06/03/jangan-lagi-ada-kekerasan/#comments Tue, 03 Jun 2008 02:27:00 +0000 admin http://turunkebumi.wordpress.com/?p=595 Penyerbuan FPI ke massa AKKBB terus memicu ekses. Setelah pelepasan papan FPI di Cirebon, menyusul aksi pelepasan papan FPI di Yogyakarta yang memicu konflik. Ini bukan sinyal yang bagus untuk Indonesia. Substansi problem dari penyerbuan FPI kepada massa AKKBB di Monas adalah penggunaan kekerasan dalam dialektika kemasyarakatan. Yang harus ditentang adalah penggunaan kekerasan untuk memaksakan sebuah kehendak/keyakinan/opini [...]]]>

Penyerbuan FPI ke massa AKKBB terus memicu ekses. Setelah pelepasan papan FPI di Cirebon, menyusul aksi pelepasan papan FPI di Yogyakarta yang memicu konflik.

Ini bukan sinyal yang bagus untuk Indonesia.

Substansi problem dari penyerbuan FPI kepada massa AKKBB di Monas adalah penggunaan kekerasan dalam dialektika kemasyarakatan. Yang harus ditentang adalah penggunaan kekerasan untuk memaksakan sebuah kehendak/keyakinan/opini di masyarakat. Tak peduli dilakukan oleh FPI, Lasyar bla bla, atau siapapun; kekerasan itu harus ditentang.

Dalam kehidupan di masyarakat di manapun, perbedaan adalah realitas manusiawi yang ada. Perbedaan itu bisa dalam rentang sempit, tetapi bisa juga dalam rentang yang sangat lebar dan dianggap fundamental.

Isunya adalah: bagaimana masyarakat menyikapi perbedaan itu?

Dalam paradigma masyarakat modern, penggunaan kekerasan adalah sebuah hal yang ditabukan. Anti-kekerasan adalah paradigma dasar ajaran Tuhan dan juga kehidupan bermasyarakat modern yang beradab. Jika ada perselisihan, penyelesaian melalui hukum adalah jalan yang ditempuh.

Diperlukan kesabaran dan ketrampilan baru bagi masyarakat untuk menuju kehidupan sosial modern yang mengedepankan hukum. Sering, godaannya adalah ketidaksabaran untuk memastikan bahwa keyakinan/pendapat kitalah yang menang.

Apapun perbedaan yang ada, kita membutuhkan pemimpin dan masyarakat yang anti-kekerasan. Kita tak membutuhkan retorika dari pemimpin yang mengancamkan kekerasan dan anarkisme masyarakat, apalagi pemimpin yang terlibat melakukan kekerasan secara nyata.

Kita menentang siapapun yang melakukan kekerasan!

Setelah melakukan penyerangan brutal kepada massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), ternyata FPI tak surut ataupun meminta maaf. Bahkan, diberitakan bahwa Munarman, mantan ketua YLBHI yang sekarang menjabat sebagai Komandan Laskar Islam mengungkapkan pendapatnya yang mendukung penyerangan massa FPI tadi siang dengan ungkapan yang sangat provokatif,”Jika tidak siap perang, jangan menantang.”

Sementara itu, ekses dari penyerangan FPI mulai berimbas ke daerah. Di Cirebon, sejumlah massa Nahdhatul Ulama menyerbu kantor FPI di Cirebon. Mereka mengecam aksi kekerasan yang dilakukan FPI terhadap massa AKKBB. Salah satu korban dari penyerangan itu adalah Kiai Maman Imanulhaq, salah seorang tokoh NU Cirebon yang mengasuh pondok pesantren Al Mizan.

***

Semoga tidak ada konflik horizontal yang lebih besar di masyarakat. Apalagi kalau mengatasnamakan agama, bisa menjadi kerusuhan yang mengerikan seperti Ambon dan Poso. Semoga para pemimpin bisa mengajari yang dipimpinnya untuk mengedepankan hukum sebagai pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

“Ya Tuhan, kami bermohon pertolongan-Mu untuk keselamatan bangsa kami. Semoga Engkau cerahkan hati nurani dan Engkau lenturkan hati-hati yang berbeda di dalam kesamaan cinta kepada-Mu. Amin.”

Berikut ini pers release yang menurut rencana akan dibagikan oleh rekan-rekan AKKBB pada acara aksi pawai damai, dari Monas-Istana Negara-Bundaran HI. Pers release itu lengkapnya berjudul “63 tahun Pancasila, Satu Indonesia untuk Semua.”

Sayangnya, pers release itu tidak bisa disebarkan karena massa AKKBB yang sedang bersiap di Monas diserbu oleh sekitar 500 anggota Front Pembela Islam (FPI). Berikut ini pers release selengkapnya:

63 tahun Pancasila
”SATU INDONESIA UNTUK SEMUA”

1 Juni 1945, Pancasila dilahirkan oleh para founding father negara Indonesia sebagai dasar dan falsafah bernegara. Pancasila lahir dalam konteks bangsa Indonesia yang tersusun atas perbedaan-perbedaan agama, keyakinan, golongan, suku dan lainnya. Sejak awal Pancasila didorong menjadi dasar untuk memberikan orientasi kehidupan bersama sebagai bangsa. Dalam realitas perbedaan antropologis dan sosiologis, Pancasila hadir sebagai pemersatu bangsa Indonesia.

Saat ini, sudah 10 tahun reformasi bergulir. Reformasi yang berupaya mengembalikan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara yang sesungguhnya, dari kungkungan pemaknaan tunggal dan indoktrinasi ala Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya.

Saat ini, sudah 63 tahun sejak Pancasila dilahirkan, negara ini secara perlahan digiring untuk menjadi negara yang terpecah belah oleh sektarianisme dan radikalisme berlatar agama. Kasus penutupan gereja, penghancuran pura, pengusiran komunitas yang berbeda keyakinan dari tanah miliknya sendiri, pembakaran dan penyegelan masjid, dan pelarangan ibadah, bahkan pembunuhan terhadap orang yang dianggap sesat, membuat kita harus bertanya ulang tentang arah pergerakan bangsa ini.

Dalam situasi itu, mengembalikan Pancasila sebagai pemersatu menjadi penting. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai dasar penghargaan terhadap perbedaan, solidaritas sebagai bagian bangsa Indonesia, dan perjuangan bersama menuju keadilan sosial dalam wadah negara Indonesia. Indonesia ada karena Pancasila. Karena itu kita harus menghadirkan kembali Pancasila. Agar perbedaan tidak menjadi alat pemecah belah dan penumpah darah. Agar kebenaran tak hanya dimonopoli oleh sekelompok orang. Agar seluruh potensi bangsa dapat berkonsentrasi bahu-membahu untuk memajukan bangsa ini dan menjaga martabatnya.

Marilah kita jaga Republik kita.

Marilah kita pertahankan hak-hak asasi kita.

Marilah kita kembalikan persatuan kita.

Marilah kita kembalikan Pancasila kita.

Jakarta, 1 Juni 2008

Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB)
Indonesian Conference on Religion and Peace, National Integration Movement, The Wahid Institute, Kontras, LBH Jakarta, Jaringan Islam Kampus, Jaringan Islam Liberal, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Generasi Muda Antar Iman, Institut DIAN/Interfidei, Masyarakat Dialog Antar Agama, Komunitas Jatimulya, eLSAM, Lakpesdam NU, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Pusaka Padang, Yayasan Tunas Muda Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Crisis Center GKI, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Forum Mahasiswa Ciputat, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Gerakan Ahmadiyah Indonesia, Tim Pembela Kebebasan Beragama, El Ai Em Ambon, Fatayat NU, Yayasan Ahimsa (YA), Jakarta, Gedong Gandhi Ashram (GGA) Bali, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dinamika Edukasi Dasar (DED) Jogjakarta, Forum Persaudaraan Antar-Umat Beriman Jogjakarta, Forum Suara Hati Kebersamaan Bangsa (FSHKB) Surakarta, SHEEP Indonesia Jogjakarta, Forum Lintas Agama Jawa Timur Surabaya, Lembaga Kajian Agama dan Sosial Surabaya, LSM Adriani Poso, PRKP Poso, Komunitas Gereja Damai, Komunitas Gereja Sukapura, GAKTANA, Wahana Kebangsaan, Yayasan Tifa, Komunitas Penghayat, Forum Mahasiswa Syariah se-Indonesia NTB, Relawan untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (REDHAM) Lombok, Forum Komunikasi Lintas Iman Gorontalo, Crisis Center SAG Manado, LK3 Banjarmasin, Forum Dialog Antar Kita (FORLOG-Antar Kita) Sulawesi Selatan Makassar, Jaringan Antar-iman se-Sulawesi, Forum Dialog Kalimantan Selatan (FORLOG KALSEL) Banjarmasin, PERCIK Salatiga, Sumatera Cultural Institut Medan, Muslim Institut Medan; PUSHAM UII Jogjakarta, Swabine Yasmine Flores-Ende, Komunitas Peradaban Aceh, Yayasan Jurnal Perempuan, AJI Damai Yogyakarta, Ashram Gandhi Puri Bali, Gerakan Nurani Ibu, Rumah Indonesia, BEM STF Driyarkara

Kapankah SKB mengenai Ahmadiyah akan dikeluarkan?

Dari rapat pembahasan SKB mengenai Jemaat Ahmadiyah di kantor Menteri Sekretaris Negara pada Selasa (6/5/2008 ) petang, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa SKB Ahmadiyah tidak akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

Adnan Buyung Nasution juga menyatakan siap pasang badan sebagai anggota Wantimpres untuk melawan tekanan dari FUI, FPI, MMI dan HTI yang mengancam akan menduduki istana negara.

Isu Ahmadiyah tak kunjung mampu diputuskan dan diselesaikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Para penentang Ahmadiyah menyatakan bahwa Ahmadiyah menodai agama Islam dan oleh karenanya harus dilarang di Indonesia. Penentang gagasan ini menyatakan bahwa negara harus menjamin keyakinan warganegara yang berbeda-beda dan memberi perlindungan keamanan terhadap Jemaat Ahmadiyah yang mengalami kekerasan di berbagai kota di Indonesia.

Berlarut-larutnya keputusan pemerintah membuat pemerintah terlihat ragu. Para aktor intelektual tindak kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah, pemimpin agama yang menyerukan bunuh dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah juga bebas tak tersentuh hukum.

Hari ini, Selasa (6/5/2008 ) proses internasionalisasi kasus Ahmadiyah kelihatannya semakin tak terelakkan. Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) mendatangi kantor perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan melaporkan berbagai pelanggaran HAM berat yang dialami oleh warga Jemaat Ahmadiyah. Negara dinilai melakukan pembiaran dan berbagai upaya telah dilakukan, tetapi tidak pernah ditanggapi oleh negara. Pelaporan ancaman tindak kekerasan ke Mabes Polri pun tidak ditindaklanjuti dengan proses hukum terhadap para pelaku ancaman kekerasan.

Pada hari yang sama, Abu Bakar Ba’asyir beserta para tokoh Islam yang menentang Ahmadiyah juga mengancam untuk menginternasionaliasikan kasus Ahmadiyah ini. Mereka akan meminta bantuan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Liga Negara Islam (Rabithah Alam Islami) menekan Indonesia agar melarang Ahmadiyah di Indonesia. Tekanan dari negara Islam itu sudah pernah dilakukan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi pada tahun 1981 yang meminta pelarangan Ahmadiyah oleh pemerintah RI.

“Indonesia siapa yang punya, Indonesia siapa yang punya, Indonesia siapa yang punya, yang punya kita semua…”

Itulah salah satu lagu yang dinyanyikan bersama-sama dalam aksi damai hari Selasa (6/5/2008 ) yang diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Aksi damai yang diikuti oleh sekitar 1500 orang itu menempuh perjalanan mulai Bundaran HI sampai Istana Negara. Dalam perjalanan, delegasi AKKBB berhenti di depan kantor Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menyampaikan pesan tentang berbagai peristiwa kekerasan yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah di berbagai pelosok Indonesia.

Berbagai komponen bangsa hadir dalam aksi tersebut, mulai kalangan agamawan, aktivis gerakan perempuan, mahasiswa, pengacara, dan masyarakat umum. Sejumlah tokoh hadir dalam aksi damai tersebut, antara lain: Syafii Anwar (Muhammadiyah, ICIP), Siti Musdah Mulia (ICRP, NU), Ahmad Suaedy (The Wahid Institute, NU), (Romo JN Haryanto (ICRP, Katolik), Save Dagun (Penghayat Kepercayaan), Yeni Rosa Damayanti (aktivis Perempuan), Adnan Khrisna (Adnan Ashram), Saor Siagian (TPKB), Asfinawati (LBH Jakarta), serta sejumlah pengacara senior lainnya.

Aksi ini menyerukan kepada negara untuk berpegang pada Konstitusi RI yang memberikan perlindungan kepada seluruh warganegara tanpa membeda-bedakan agama dan keyakinannya. Aliansi juga menyerukan kepada negara untuk menjamin hak-hak dasar warganegara sebagaimana yang dijamin dalam Konstitusi, termasuk diantaranya kebebasan menjalankan agama dan keyakinan.

Dalam konteks penindasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di berbagai kota di Indonesia, seharusnya negara memberikan perlindungan kepada Jemaat Ahmadiyah. Negara tidak seharusnya membela dan melindungi para pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Aliansi juga menyerukan agar pemerintah tidak menerbitkan SKB pelarangan Ahmadiyah yang melanggar Konstitusi RI dan merusak sendi-sendi dasar keragaman NKRI yang sejak awal didirikannya memang berdasarkan prinsip keragaman, Bhinneka Tunggal Ika.

Sejumlah poster dan spanduk dibawa oleh para pelaku aksi damai, antara lain menyerukan: “Stop Kekerasan atas nama Agama”, “Save our Freedom”, “Stop Religious Fascism”, “Agama=Damai”, “Love for All Hatred for None”.

Foto Dokumentasi Kegiatan